Permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia tampaknya tidak akan segera berakhir. Kesenjangan desa kota, pembangunan terpusat, dan kesenjangan wilayah barat dan timur tampaknya masih akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Program pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak memberikan indikasi bagi pemerataan pembangunan ekonomi.
MP3EI yang seyogyanya menjadi garda depan pembangunan ekonomi Indonesia tampaknya belum akan mampu mengatasi masalah kesenjangan. Kondisi sebaliknya terjadi, kesenjangan pembangunan akan semakin lebar. Data MP3EI menyebutkan bahwa nilai investasi infrastruktur hingga 2014 sebesar Rp.1812 triliun untuk semua koridor ekonomi. Dari nilai tersebut, wilayah timur Indonesia (Bali-NT, Sulawesi, dan Papua dan Kep. Maluku) hanya mendapat porsi sebesar Rp.349 triliun (19,26%). Sedangkan, wilayah barat Indonesia (Sumatera, Jawa,dan Kalimantan) memiliki porsi yang jauh lebih besar dengan nilai investasi Rp.1463 Trilliun (80,73%), dari nilai tersebut share terbesar di Jawa sekitar Rp.844 Triliun (57,68%), diikuti Sumatera sebesar Rp.414 Triliun (28,29%), dan Kalimantan sebesar Rp.205 Triliun (14,01%). Total investasi (kegiatan ekonomi dan infrastruktur)Pemerintah perlu kembali memahami esensi dari dasar pembangunan. Sebab jika tidak upaya percepatan dan perluasan hanya akan menimbulkan kesenjangan pembangunan ekonomi semakin lebar.
Berdasarkan data MP3EI tersebut, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, pembagian investasi untuk infrastruktur lebih mengedepankan pembangunan di wilayah barat, terutama di Jawa. Nilai investasi sektor infrastruktur sebesar Rp.1812 Triliun seharusnya mengedepankan pembangunan wilayah timur. Artinya, pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan seharusnya dimasifkan di Sulawesi, Bali-NT, dan Papua. Namun, kenyataannya share dititikberatkan pada Jawa dengan nilai mencapai Rp.844 Triliun atau sebesar 48,6 % dari total seluruh investasi infrastruktur.
Apabila pola demikian yang terjadi kita tidak dapat mengatakan percepatan dan perluasan pembangunan, melainkan pemusatan dan peningkatan kesenjangan pembangunan. Pasalnya, wilayah Indonesia Timur yang membutuhkan pembangunan infrastruktur yang massif mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Bayangkan, dengan nilai investasi yang relative kecil dan inflasi yang tinggi berapa banyak infrastruktur yang dapat dibangun. Kondisi ini menggambarkan pembangunan infrastruktur di wilayah timur akan tetap minim dan tertinggal.
Kedua, paradigma sentra produksi men-derive pembangunan infrastruktur, tampaknya perlu dimodifikasi menjadi pembangunan infrastruktur yang akan men-derive sentra produksi. Paradigma tersebut tidak dapat direalisasikan untuk Indonesia sebelah timur, sebab tanpa adanya infrastruktur akan meningkatkan cost of transaction. Maka, hanya investor besar saja yang akan masuk karena mereka mampu untuk membangun jalan, pelabuhan, dan bandara sendiri untuk menekan biaya tersebut. Sedangkan, untuk investasi yang relatif kecil, pembangunan infrastruktur akan menyebabkan pembengkakan biaya produksi yang akan menurunkan daya saing produk.
Pembangunan infrastruktur yang massif memang perlu menjadi perhatian penuh pemerintah. Sebab, infrastruktur merupakan tulang punggung perekonomian sebuah negara. Jika kita perhatikan tidak ada negara maju yang memiliki infrastruktur yang buruk. Oleh sebab itu, mimpi menjadi negara besar secara ekonomi di tahun 2025 perlu diawali dengan tekat pembangunan infrastruktur disegala aspek dan wilayah dengan tetap memerhatikan pemerataan pembangunannya.
Hambatan Pembangunan
Memang bukan perkara mudah menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Berbagai program pemerintah telah diciptakan nyata-nyatanya belum mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan ekonomi di negeri ini. Bayang-bayang sentralisasi pembangunan masih menaungi pembuat kebijakan di negeri. Tak hayal pembangunan hanya terpusat suatu wilayah tanpa adanya upaya menciptakan kutub pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal ini terbukti dalam pembangunan infrastruktur yang masih mengedepankan pembangunan di Jawa. Sedangkan, pembangunan di wilayah lainnya terbilang relatif kecil. Tampaknya pemerintah masih akan terus menggenjot pembangunan di Jawa, mengingat besarnya jumlah penduduk. Padahal fenomena social yang terjadi merupakan dampak turunan dari tidak meratanya pembangunan di segala aspek dan wilayah.
Sedikitnya ada dua hambatan yang menyebabkan pemerataan pembangunan sulit diwujudkan. Pertama, minimnya dana pembangunan ekonomi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah setiap tahunnya masih didominasi oleh gaji pegawai. Sedikitnya, belanja untuk pegawai mencapai 65,5% atau sebesar Rp.594,69 triliun dari pagu anggaran yang mencapai Rp.908,24 triliun di tahun 2011. Hal ini jelas menghambat pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Kedua, adanya paradigma buruk terkait pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, bukan fundamental ekonomi yang menyebabkan sentralisasi pembangunan tetap dipertahankan. Jika kita perhatikan pembangunan infrastruktur di Jawa berbanding terbalik dengan wilayah timur Indonesia. Kesiapan Jawa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang sudah tidak diragukan. Namun, bukan berarti pembangunan infrastruktur di wilayah timur tidak penting, justru hal sebaliknya yang seharusnya dilakukan. Paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek menyebabkan realisasi pemerataan pembangunan yang lambat, bahkan cenderung diam di tempat.
Pemerataan pembangunan ekonomi memang harus dimulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur. Jika infrastruktur memadai maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan sendirinya, hal ini akan meningkatkan akses masyarakat untuk berusaha dan berupaya. Maka, pemerataan pembangunan menjadi hal yang penting, tetapi kapan hal tersebut akan terealisasi?
melaluiPemerataan Pembangunan hanya Angan-angan.
Komentar Terbaru